menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Oleh karena itu, apabila seseorang mendapatkan cuti bersama, hak cuti tahunannya akan berkurang. menteri tenaga kerja dan transmigrasi

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor PER. ABSTRAK PERATURAN. 2. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. METADATA PERATURAN. 36/KEP/M. kemnaker. Tentang apakah Peraturan Menteri No. Wakil. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3. Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri. TENTANG. Sumber. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; c. Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan. Bandung : Mandar Maju; 2011 3. Pasal 2 Tata cara penetapan SKKNI bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, penyusunan,. PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI: Nomor: PER. kep. Sumber file : Jika link download error/rusak,. 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Tata Kerja dan Produktivitas Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Mengingat: 1. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ERMAN SUPARNO, MBA. 07/ MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan :. 2 of 2011 45. Kembali. Download [di sini] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan. Beranda. Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Selasa (15/12/2020), di Jakarta. 13. Dalam surat edaran ini, dinyatakan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. 11/MEN/VI/2005 melalui link di bawah ini: Download PDF (113. Per. 441/MEN/SJ-HK/XII/2009. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13. 293/MEN/IX/2009 Tentang Penetepan lokasi Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi; 9. PENYIAPAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang - Undang Nomor Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi, maka perlu pengaturan tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang ditetapkan. Bahwa Dokter Perusahaan harus dapat melakukan usaha-usaha hygiene perusahaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Si. 15/MEN/VIII/2008 melalui link di bawah ini: Download PDF (130. Pasal 8 Perhitungan upah dan upah kerja lembur tunduk kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Reupload Via : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Tipe Dokumen. 25/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Kepts 79/Men/1977. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019. SKKNI Industri Perajutan: Tekstil: Nomor 206 Tahun 2021 Tgl. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor . 02/Men/1982: Kategori: Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) K3 terkait bidang Pengelasan: Bahasa: Indonesia: Singkatan Bentuk: Permenakertrans:Tugas Dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan. Metro 6 September 2014 18:25 WIB. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE. 235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. BAB VII KECELAKAAN Pasal 11 1. PDF Abstrak. 2016/No. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Pelayanan Kesehatan adalah usaha. Kami asumsikan, surat edaran yang Anda maksud di atas adalah Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (download) 48. Ditjen Binwasnaker & K3 dipimpin oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas. melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja; dan b. 71/MEN/1978. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Rangka Penyelenggaraan Keselamat. 366 638. HPS: 8,0 M. Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji Materiil:. X. 79/Men/1977. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. PER. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA MENIMBANG : a. (2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dengan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 33 MB) Preview PDF. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menaker Nomor PER. bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Si. lembur dan upah kerja lembur; b. 1008, jdih. 79 Tahun 1977; Pasal 2. PER- 05/MEN/1978 tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pemakaian Lift Listrik Untuk Pengangkutan Orang dan Barang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan; d. BAB II NOMENKLATUR Pasal 2 Nomenklatur UPT terdiri dari: a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kepts. bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat -Syarat Penyerahan Sebagian. 14 KB) Preview PDF. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional; Ikuti kami: Toggle navigation. 5. 4. Belum Tersedia. 49/2008 No. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 68: Tahun Peraturan: 2004: Jenis/Bentuk. SE. fPASAL 2. KEPUTUSAN MENTERI ENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat. BAB I KETENTUAN. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Permenaker No. Si. 31/men/xii/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja MediasiLPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 325 / men / xii / 2011 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional indonesia di sektor ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja sub bidang bekerja di ketinggian menjadi standar kompetensi kerja nasional indonesia bab i pendahuluanKeselamatan dan Kesehatan Kerja. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PESAWAT ANGKAT. 21 Tahun 2001. 165 3. : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 600/2005”). menteri. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor 2 Tahun 2012 UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 099. Pasal 5 (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyusun data serikat pekerja/serikat buruh beserta jumlah anggotanya yang tercatat di wilayahnya. 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan. 15/MEN/VIII/2008 memenuhi persyaratan sebagai berikut :. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. Belum Tersedia. 242/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007; c. dan Ahli Keselamatan Kerja. 22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pemukiman Transmigrasi; 8. 2, BN. Sep 29, 2020 · PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMI- GRASI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah. Subjek. Per. I Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan fisik dari tenaga kerja, maka perlu dikeluarkan peraturan tentang. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur akibat hukum mogok kerja yang tidak sah; b. 77 KB). Peraturan. Peraturan ini sebelumnya mencabut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Menimbang: 1. republik indonesia, patrialis akbar, sh. 3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. 03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan. 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang. 06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18. Mengingat: 1. WA1: 0858-82-82-82-25 (INDOSAT) WA2: 0813-14-331-331 (TELKOMSEL) Fax: 02518551727. 02/Men/1982 Tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja: Tipe Dokumen: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. pertolongan pertama secara cepat dan tepat; b. Permenaker yang mengatur tentang APAR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. memiliki tenaga pelatihan yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan. Peraturan menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : Per. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Per 10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Judul: Surat Edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi No. (5) Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas. Subjek. di Lihat 254 kali . Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE 238/MEN/PPK-NK/XI/2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. b_permenakertrans_04_1980_syarat_pemasangan_pemeliharaan_apar. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional ; Ikuti kami: Toggle navigation. Bendera Kementerian Ketenagakerjaan. 08/men/vii/2010 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri. di Lihat 1107 kali. 325/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dicabut dan. d. 23. Pengurus ialah Orang atau Badan Hukum seperti dimaksud dalam Undang-undang SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. Pekerja / buruh di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja merupakan sumber daya tapi juga sekaligus merupakan asset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk. 02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA. Instruksi. 7. TBN = Tambahan Berita Negara. 586 108. Ditetapkan di Jakarta. bahwa pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh lembaga pembinaan dan pelatihan K3 yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017. Menimbang : a. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. 08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, sudah tidak sesuai dan. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dasar Hukum op. 79/MEN/1977. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Sislatkernas di daerah yang berkaitan dengan standarisasi kompetensi kerja, pelaksanaan pelatihan kerja, pembinaan LPK, sertifikasi kompetensi kerja, pendanaan pelatihan kerja dan koordinasi pelaksanaan Sislatkernas. 16/MEN/2001 TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.